Ramai Dikecam Usai Sindir MBG Tak Butuh Ahli Gizi, Cucun Buka Suara

BUKTI MEDIA — Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjadi sorotan publik setelah pernyataannya di forum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral. Ia menyebut bahwa program MBG “tidak perlu ahli gizi” dan bahkan mengusulkan untuk melatih lulusan SMA sebagai tenaga gizi bersertifikat. Komentar tersebut menuai kecaman dari banyak kalangan, terutama dari komunitas ahli gizi dan publik.

Kronologi Pernyataan dan Viral

1. Acara Forum SPPG di Bandung

   • Dalam konsolidasi SPPG MBG se-Kabupaten Bandung, Cucun menyatakan bahwa istilah ahli gizi bisa diganti menjadi “tenaga yang menangani gizi”.

   • Ia juga mengusulkan agar lulusan SMA yang sangat cerdas dilatih selama tiga bulan dan mendapat sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar bisa menangani tugas gizi di MBG.

   • Pernyataannya itu viral di media sosial, salah satunya melalui rekaman video di TikTok.

2. Respons Publik dan Kecaman

   • Netizen dan profesional gizi menyayangkan pernyataan Cucun, karena dianggap meremehkan profesi ahli gizi.

   • Dokter ahli gizi seperti dr. Tan Shot Yen mengkritik keras gagasan tersebut. Ia menyatakan bahwa tanpa ahli gizi yang kompeten, kualitas gizi dalam MBG dapat terancam, dan kepercayaan masyarakat terhadap program bisa menurun.

   • Media seperti Sinar Harapan juga menyoroti bahwa pernyataan Cucun mencerminkan potensi kebijakan publik yang “salah arah” bila kompetensi profesional dianggap enteng.

Klarifikasi dan Permintaan Maaf dari Cucun

1. Permintaan Maaf & Pertemuan dengan Persagi

   • Menyadari reaksi keras publik, Cucun menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial dan di depan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi).

   • Ia menggelar pertemuan antara DPR, BGN (Badan Gizi Nasional), dan Persagi untuk membahas solusi bersama.

2. Penjelasan Konteks Usulan

   • Menurut Cucun, pernyataan kontroversialnya bermula dari diskusi di forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR, yang membahas kelangkaan tenaga ahli gizi di SPPG.

   • Ia menegaskan bahwa usulan perubahan nomenklatur “ahli gizi” bukan untuk menghapus peran gizi profesional sepenuhnya, melainkan solusi darurat jika tidak tersedia cukup sarjana gizi saat ini.

   • Cucun menyatakan bahwa dirinya tetap ingin “memaksimalkan” tenaga gizi profesional yang sudah ada.

3. Rencana Alternatif Pelatihan

   • Jika kekurangan ahli gizi berlanjut, Cucun mengusulkan pendekatan darurat: melatih lulusan SMA agar bisa menangani gizi, tetap melalui uji kompetensi, menurut prosedur BNSP.

   • Ia menekankan bahwa ini bukan berarti mengabaikan standar, tetapi sebagai opsi sementara agar program MBG tetap berjalan tanpa terhambat karena kekurangan tenaga.

Tanggapan dari Badan Gizi Nasional (BGN)

• Kepala BGN, Dadan Hindayana, menanggapi bahwa prioritas utama mereka tetap sarjana gizi untuk bertugas di SPPG.

• Namun, Dadan mengakui bahwa produksi sarjana gizi masih terbatas, dan mereka perlu mencari solusi sementara agar tidak kekurangan tenaga di lapangan.

• BGN juga menyatakan pentingnya pemahaman gizi dalam pengawas SPPG: jika tidak sarjana gizi, mungkin lulusan kesehatan masyarakat atau teknologi pangan yang memiliki pemahaman dasar gizi.

Dampak dan Implikasi

1. Kecemasan Profesi Gizi

   • Profesional ahli gizi khawatir usulan semacam ini bisa melemahkan posisi mereka dalam program publik penting seperti MBG.

   • Ada kekhawatiran bahwa kualitas menu dan standardisasi gizi untuk anak-anak penerima program MBG bisa menurun jika pengawas gizi tidak memiliki latar profesional kuat.

2. Politik Publik & Pengawasan Anggaran

   • Cucun menyebut pentingnya pengawasan publik terhadap MBG, khususnya dana APBN yang digunakan, agar program berjalan transparan dan tidak diselewengkan.

   • Dialog antara DPR, BGN, dan Persagi bisa membuka peluang revisi dan perbaikan tata kelola SPPG agar lebih efektif dan profesional.

3. Resiko Kredibilitas Program MBG

   • Jika masyarakat menilai penggantian ahli gizi dengan tenaga bersertifikat singkat sebagai pengurangan kualitas, kepercayaan publik terhadap MBG bisa terganggu.

   • Dalam jangka panjang, hal ini bisa mempengaruhi reputasi program gizi nasional dan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak.