BUKTI MEDIA — Bisnis rokok bodong di Madura terus menjadi sorotan publik karena jaringan distribusinya yang luas dan keterlibatan aparat tertentu. Aktivitas ini tidak hanya merugikan negara dalam bentuk kerugian cukai, tetapi juga menimbulkan risiko sosial, termasuk peran kurir yang dijadikan tumbal saat razia. Investigasi terbaru mengungkap pola operasional, alur setoran, dan tekanan yang dialami para kurir di lapangan.
Rokok bodong, atau rokok ilegal yang tidak membayar cukai resmi, marak beredar di beberapa wilayah Madura. Produk ini dijual lebih murah daripada rokok resmi, sehingga menjadi incaran pedagang dan konsumen lokal.
Menurut sumber internal, distribusi rokok bodong di Madura tidak sekadar informal, tetapi sudah tersusun dalam jaringan terorganisir. Ada distributor utama, pengecer, hingga kurir yang bertugas mengantarkan barang ke berbagai wilayah, termasuk desa terpencil.
Bisnis ini dikenal dengan sistem setoran rutin. Kurir atau pengecer diharuskan menyetor sejumlah uang atau rokok ke distributor. Setoran ini menjadi modal operasional sekaligus jaminan loyalitas jaringan.
Dalam praktiknya:
- Kurir menerima target penjualan yang ketat setiap minggu.
- Setoran dilakukan langsung ke tangan distributor atau melalui mekanisme tertentu.
- Kegagalan menyetor tepat waktu sering berakibat sanksi fisik atau dikeluarkan dari jaringan.
Sistem ini membuat kurir menjadi pihak yang paling rentan terhadap tekanan dan risiko hukum.
Investigasi menunjukkan adanya indikasi keterlibatan aparat tertentu yang menerima keuntungan dari bisnis rokok bodong. Aparat ini diduga memberikan perlindungan atau informasi razia sehingga operasi distribusi tetap berjalan lancar.
Namun, keterlibatan aparat ini tidak bersifat resmi dan biasanya terjadi secara individu, bukan kebijakan institusi. Publik menganggap fenomena ini menggerus kepercayaan terhadap penegakan hukum, sekaligus membuka celah bagi praktik ilegal lainnya.
Kurir menjadi pihak paling terancam hukum dan sosial. Dalam razia atau operasi kepolisian, kurir biasanya menjadi pihak yang ditangkap dan dijadikan tumbal, meski jaringan distribusi lebih besar tidak tersentuh.
Selain risiko hukum, kurir juga menghadapi:
- Ancaman fisik dari distributor jika tidak memenuhi target.
- Tekanan ekonomi karena harus membayar setoran rutin.
- Stigma sosial karena dianggap bagian dari kegiatan ilegal.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kurir sering menanggung risiko terbesar dalam bisnis rokok bodong, sementara pihak yang lebih strategis tetap terlindungi.
Bisnis rokok bodong berdampak luas, antara lain:
- Kerugian negara dari hilangnya cukai rokok yang seharusnya masuk ke kas negara.
- Menyuburkan praktik ilegal lain, karena jaringan dan mekanisme distribusi sudah mapan.
- Kondisi sosial kurir yang rentan terhadap kriminalisasi dan tekanan ekonomi.
Para ahli ekonomi menilai, maraknya rokok bodong di Madura menunjukkan kesenjangan pengawasan dan regulasi, sekaligus mengindikasikan adanya permintaan pasar yang tinggi karena harga murah.
Pemerintah dan aparat kepolisian telah melakukan operasi razia dan penyitaan rokok ilegal di beberapa wilayah Madura. Namun, efektivitasnya sering terhambat oleh jaringan distribusi yang rapi dan informasi dari oknum aparat.
Beberapa langkah yang ditempuh antara lain:
- Penertiban distributor dan pengecer.
- Penyitaan barang bukti rokok bodong.
- Pendampingan hukum bagi kurir yang tertangkap.
Meski demikian, sumber menyebut bahwa kurir tetap menjadi pihak yang paling terseret kasus hukum, sementara level atas jaringan jarang tersentuh.
Ahli kriminologi menilai fenomena ini sebagai contoh klasik jaringan ilegal yang memanfaatkan ketidakjelasan regulasi dan lemahnya pengawasan. Kurir diposisikan sebagai pihak lemah, sementara distributor dan oknum yang memberi perlindungan tetap aman.
Menurutnya, penanganan yang efektif harus mencakup pembongkaran seluruh jaringan, bukan hanya penindakan di level kurir. Pendekatan ini diharapkan dapat memutus rantai distribusi ilegal dan menurunkan maraknya rokok bodong di masyarakat.
Bisnis rokok bodong di Madura adalah fenomena kompleks yang melibatkan distribusi terorganisir, setoran rutin, keterlibatan oknum aparat, dan kurir sebagai tumbal. Dampak sosial dan ekonominya cukup luas, mulai dari kerugian negara hingga risiko bagi masyarakat lokal yang terlibat.
Penegakan hukum perlu menargetkan seluruh jaringan, bukan sekadar kurir, agar praktik ilegal dapat ditekan secara efektif. Di sisi lain, masyarakat dan pemerintah diharapkan meningkatkan kesadaran dan pengawasan, sehingga bisnis ilegal seperti ini tidak lagi merugikan negara dan warga.
Dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang alur bisnis, peran kurir, dan potensi keterlibatan aparat, upaya penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif dan adil, sekaligus melindungi pihak yang paling rentan dalam jaringan distribusi rokok bodong.