BUKTI MEDIA — Relaksasi atau kemudahan yang diberikan pemerintah di sektor properti memberikan dampak positif terhadap penjualan rumah di Jawa Tengah. Daya beli konsumen meningkat seiring penerapan kebijakan pemerintah tersebut.
-
Pemerintah memberikan insentif berupa PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) untuk pembelian rumah. Ini menjadi dorongan signifikan bagi pembeli rumah mewah maupun menengah di Jateng.
-
Insentif PPN ini menjadi sangat menarik karena dapat mengurangi beban pajak pembeli rumah, terutama untuk rumah dengan harga tinggi. General Manager CitraGrand Semarang, Cholief Choerrasjaini, menyatakan bahwa program free PPN DTP telah membantu daya beli konsumen.
-
Di sisi pembiayaan, Bank Jateng juga berperan aktif dengan mendukung skema KPR subsidi (FLPP). Mereka memperoleh tambahan kuota untuk KPR FLPP hingga 20.000 unit pada 2025.
-
Bank Jateng bersama BP Tapera dan pengembang lokal bersinergi untuk mempercepat pembangunan dan penyaluran rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Kenaikan Permintaan Rumah Subsidi
-
Permintaan untuk rumah subsidi (FLPP) di Jateng tetap tinggi. Ketua DPD REI Jateng, Harmawan Mardiyanto, menyebut bahwa meskipun ada isu efisiensi anggaran, minat masyarakat terhadap rumah bersubsidi tidak surut.
-
Kuota rumah subsidi di Jateng dinaikkan: dari kuota sebelumnya menjadi 230.000 unit menurut REI, dan mereka mendukung target pemerintah program 3 juta rumah.
-
REI Jawa Tengah juga siap membangun hingga 18.000 unit rumah subsidi pada 2025, sebagai respons terhadap permintaan yang terus tumbuh
3. Penjualan Rumah Mewah Juga Menguat
-
Bukan hanya segmen subsidi: rumah mewah di Semarang (harga di atas Rp 2 miliar) juga mengalami peningkatan penjualan.
-
Para pembeli rumah mewah memanfaatkan insentif PPN DTP — ini membuat rumah premium semakin terjangkau dibanding tanpa insentif.
-
Di CitraGrand Semarang misalnya, program promosi (free PPN DTP hingga Rp 220 juta untuk beberapa unit) diterapkan untuk menarik pembeli.
4. Tantangan & Risiko
-
Walaupun permintaan tinggi, ada kekhawatiran soal efisiensi anggaran pemerintah. Beberapa pengembang menyebut bahwa jika insentif PPN DTP tidak diperpanjang, penjualan bisa melambat lagi.
-
Dari sisi perumahan subsidi, pengembang sangat tergantung pada kuota FLPP dan alokasi dari pemerintah. Jika kuota menipis, potensi penjualan bisa terbatas.
-
Kenaikan harga rumah subsidi: Menurut laporan, harga rumah subsidi di Jateng kini naik menjadi sekitar Rp 162 juta, yang bisa membuat segmen ini menjadi kurang terjangkau bagi sebagian masyarakat.
-
Infrastruktur dan layanan pendukung perumahan subsidi juga perlu diperhatikan agar perumahan subsidi tetap layak dan menarik dalam jangka panjang.
5. Dampak Ekonomi & Sosial
-
Insentif dan relaksasi ini mendorong aktivitas sektor properti di Jateng, yang pada gilirannya bisa merangsang pembangunan perumahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
-
Dukungan Bank Jateng terhadap KPR FLPP tidak hanya membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah, tetapi juga memperkuat kerja sama antara institusi perbankan dan pemerintah daerah.
-
Program rumah subsidi juga berkontribusi pada pemerataan kepemilikan rumah, terutama di kalangan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), mendukung target pembangunan perumahan nasional.
Kesimpulan
Relaksasi dari pemerintah terutama insentif pajak (PPN DTP) terbukti menjadi pemicu kuat bagi peningkatan penjualan rumah di Jawa Tengah, baik di segmen subsidi maupun menengah-atas. Dengan dukungan perbankan (KPR FLPP) dan minat masyarakat yang masih tinggi terhadap rumah bersubsidi, prospek sektor properti perumahan di Jateng untuk tahun ini sangat optimistis, meski tetap ada tantangan terkait anggaran dan kuota.