BUKTI MEDIA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Keputusan ini muncul setelah adanya koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin Menteri Maruarar Sirait (Ara), serta adanya kepastian hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dukungan tersebut dianggap sebagai langkah strategis dalam mengatasi keterbatasan lahan untuk hunian terjangkau di kawasan perkotaan yang terus berkembang.
Kepastian Hukum dari KPK
Sebelum pertemuan antara Menteri PKP dan Gubernur Jawa Barat, Kementerian PKP telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status hukum kawasan Meikarta. KPK menegaskan bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rusun subsidi berstatus clean and clear, bebas dari persoalan hukum yang pernah membayangi proyek tersebut di masa lalu, terutama terkait kasus suap perizinan pembangunan yang melibatkan mantan Bupati Bekasi. Dalam konteks penindakan, KPK juga memastikan tidak ada unit rumah susun yang disita dalam penanganan kasus tersebut, membuka jalan bagi rencana pembangunan hunian bersubsidi dengan dukungan penuh dari lembaga antirasuah.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa kepastian hukum ini penting bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat, perbankan, dan pengembang yang terlibat dalam proyek pembangunan rusun subsidi di Meikarta. Dengan adanya kejelasan tersebut, pembangunan dapat segera dimulai secara transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dukungan Gubernur Jawa Barat untuk Rusun Subsidi
Dalam pertemuan di Bandung pada Kamis, 22 Januari 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan rusun subsidi di Meikarta. Menurutnya, konsep yang dirancang bukan sekadar rumah susun biasa, tetapi merupakan hunian vertikal terjangkau dengan fasilitas lengkap dan lingkungan yang tertata baik. Gubernur berharap konsep ini dapat menjadi model percontohan hunian terjangkau di Bandung dan wilayah Bandung Raya yang menghadapi tantangan keterbatasan lahan perkotaan.
Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam percepatan perizinan serta tata kelola pembangunan rusun subsidi ini. Hal ini dinilai akan memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian layak di kawasan urban.
Rencana Pembangunan dan Target Unit Rusun
Pengembang Meikarta, yang berkolaborasi dengan pemerintah, telah menyiapkan dua lokasi lahan seluas total sekitar 20 hektare untuk pembangunan rusun subsidi. Lahan tersebut dianggap ideal karena posisinya yang strategis dan siap dibangun dengan status lahan yang sudah hampir lengkap dari sisi perizinan. Dalam rencana awal, pembangunan di kawasan ini diperkirakan dapat menampung sekitar 100.000 unit rumah susun, yang akan dibangun secara bertahap mulai April 2026.
Target 100.000 unit ini mencakup berbagai tipe hunian, termasuk unit satu kamar tidur seluas sekitar 25 meter persegi dan unit dua kamar tidur seluas sekitar 37 meter persegi. Desain hunian yang beragam ini diharapkan dapat menjangkau berbagai kebutuhan calon penghuni, khususnya keluarga berpenghasilan rendah hingga menengah.
Bagian dari Program 3 Juta Rumah
Pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta juga merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kawasan perkotaan yang mengalami tekanan kebutuhan rumah. Menteri PKP menekankan bahwa percepatan pembangunan rusun subsidi di lokasi strategis seperti Meikarta akan membantu mencapai target nasional tersebut.
Selain itu, pembangunan rusun subsidi di Meikarta juga menjadi langkah penting dalam menghadirkan alternatif hunian vertikal bagi pekerja industri di kawasan industri sekitar Cikarang yang selama ini menghadapi tantangan tempat tinggal yang terjangkau. Hunian yang dekat dengan tempat kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta efisiensi biaya transportasi.
Isu dan Tantangan Implementasi
Meskipun mendapat dukungan politik dan kepastian hukum, pembangunan rusun subsidi di Meikarta tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah proses percepatan perizinan yang harus berjalan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk memastikan semua regulasi terkait lingkungan, tata ruang, dan pembangunan terpenuhi dengan baik. Kemampuan pemerintah daerah dalam memfasilitasi berbagai proses administratif ini menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi proyek ini.
Selain itu, keberhasilan pembangunan rusun subsidi juga bergantung pada keterlibatan berbagai pihak, termasuk perbankan untuk pembiayaan, serta pengembang dalam menyelesaikan konstruksi tepat waktu. Komitmen pihak swasta dalam mendukung program sosial ini menjadi bagian penting untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu.
Potensi Dampak Sosial dan Ekonomi
Jika terealisasi sesuai rencana, pembangunan rusun subsidi di Meikarta akan membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Hunian yang terjangkau akan meningkatkan akses rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus menciptakan permukiman yang lebih tertata di kawasan metropolitan. Hal ini juga diharapkan dapat mereduksi ketimpangan akses hunian di kawasan urban, terutama bagi pekerja berpendapatan rendah.
Secara ekonomi, pembangunan besar‑besaran seperti ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, baik pada fase konstruksi maupun pada pelayanan pendukung hunian setelah selesai dibangun. Sektor pendukung seperti transportasi, perdagangan, dan jasa di sekitar kawasan rusun juga kemungkinan akan tumbuh mengikuti perkembangan hunian baru ini.
Pemberian lampu hijau oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap pembangunan rumah susun subsidi di lahan Meikarta merupakan langkah penting dalam mengatasi persoalan keterbatasan lahan hunian terjangkau di kawasan perkotaan. Dengan dukungan KPK terhadap status hukum lahan, komitmen pemerintah pusat dan daerah, serta kesiapan lahan oleh pengembang, proyek ini berpeluang menjadi contoh transformasi aset bermasalah menjadi hunian yang bermanfaat bagi rakyat. Meski tantangan implementasi tetap ada, potensi dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah patut diantisipasi dengan perencanaan matang dan kolaborasi erat antara semua pemangku kepentingan.