BUKTI MEDIA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 rampung pada Senin, 22 Desember 2025, dengan tahap finalisasi yang berlangsung intensif antara unsur dewan pengupahan, perwakilan buruh, dan pihak pengusaha. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan pembahasan yang kini telah memasuki fase akhir di Balai Kota Jakarta berfokus pada keseimbangan antara kebutuhan hidup pekerja dan kapasitas dunia usaha.
Pramono menegaskan keseriusan pihaknya untuk menyelesaikan UMP 2026 kalau memungkinkan pada hari ini, sekaligus memastikan penerapannya dapat memberikan kepastian bagi pekerja serta pengusaha di awal tahun depan. Ia juga menggarisbawahi bahwa penentuan UMP DKI 2026 masih mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur formula penetapan upah minimum, termasuk rentang penyesuaian yang dipatok berdasarkan rumus inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Konteks dan Dinamika Penetapan UMP 2026 di Indonesia
Penetapan UMP 2026 di seluruh daerah Indonesia menjadi agenda penting akhir tahun. Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyelesaikan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai basis penghitungan UMP di masing‑masing daerah — keputusan yang akan berdampak pada kenaikan upah minimum regional tahun depan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menegaskan bahwa formulasi penetapan UMP 2026 akan mempertimbangkan KHL, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, serta mempertahankan dialog sosial agar tercapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha. Ia juga berharap pengumuman besaran UMP selesai sebelum akhir Desember 2025 agar bisa diberlakukan mulai Januari 2026.
Namun, proses ini tidak bebas dari tarik‑menarik kepentingan. Serikat pekerja di berbagai daerah meminta kenaikan upah minimum yang lebih substansial, sementara asosiasi pengusaha mendorong kenaikan yang realistis agar tidak menambah beban biaya operasional di sektor usaha terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih menantang.
Janji Pramono: 3 Insentif untuk Buruh di Jakarta
Selain memastikan finalisasi UMP 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan tiga bentuk insentif tambahan bagi buruh di ibu kota selain kenaikan upah minimum. Langkah ini diambil sebagai bentuk perhatian khusus terhadap kesejahteraan pekerja di tengah dinamika ekonomi dan biaya hidup yang kian meningkat.
Pramono merinci tiga insentif yang tengah dirancang Pemprov DKI Jakarta:
- Transportasi gratis — Akses gratis terhadap layanan transportasi publik yang dikelola pemerintah seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT dipersiapkan untuk pekerja tertentu agar biaya transportasi harian dapat berkurang.
- Insentif kesehatan — Bantuan atau kemudahan akses layanan kesehatan bagi buruh dimaksudkan untuk meringankan beban biaya kesehatan keluarga pekerja.
- Air minum lebih murah melalui PAM Jaya — Penyediaan kebutuhan air bersih dengan tarif yang lebih terjangkau melalui perusahaan daerah air minum menjadi salah satu insentif yang dipertimbangkan.
Pramono mengatakan insentif ini penting sebagai komplementer terhadap kenaikan UMP agar pekerja benar‑benar merasakan peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar angka nominal.
Tanggapan Serikat Pekerja dan Dunia Usaha
Isu kenaikan UMP 2026 telah memicu respons dari berbagai pihak. Serikat pekerja di Jakarta dan nasional memperjuangkan kenaikan UMP di kisaran yang lebih tinggi, dengan beberapa organisasi meminta kenaikan hingga sekitar 8,5–10,5% berdasarkan rumusan kebutuhan hidup layak. Kelompok buruh ini menyatakan mereka siap melakukan aksi jika putusan akhir tidak memenuhi ekspektasi.
Sementara itu, asosiasi pengusaha seperti Apindo di sejumlah provinsi menekankan pentingnya kenaikan UMP yang rasional dan tidak memberatkan dunia usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan tekanan beban operasional.
Peran Pemerintah dalam Menjaga Keseimbangan
Penetapan UMP 2026 juga menjadi cerminan peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Dengan rumusan yang melibatkan banyak indikator ekonomi — termasuk data BPS — dan masukan dari serikat pekerja serta asosiasi pengusaha, perumusan UMP diharapkan tidak hanya meningkatkan daya beli pekerja tetapi juga mendukung produktivitas ekonomi.
Selain itu, dialog sosial yang melibatkan pemangku kepentingan dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan penetapan UMP yang adil, serta memberi kejelasan bagi pekerja dan pengusaha menjelang tahun fiskal baru.
Dampak UMP terhadap Ekonomi Jakarta dan Pekerja
UMP Jakarta telah menjadi indikator penting bagi struktur upah di kawasan Jabodetabek dan sektor usaha menengah serta kecil. Sebagai pusat perekonomian, keputusan UMP 2026 akan menjadi acuan bagi perusahaan untuk menyusun anggaran biaya operasional dan kompensasi tenaga kerja. Kejelasan ini sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat menyesuaikan strategi bisnisnya di awal tahun depan.
Di sisi pekerja, kenaikan UMP dan tambahan insentif diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan membantu kebutuhan dasar seperti transportasi, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, terutama bagi mereka yang hidup dari upah minimum.
Harapan Menjelang Penetapan
Menjelang pengumuman resmi UMP 2026, berbagai pihak berharap proses ini dapat memberikan hasil yang seimbang. Pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta, terus melakukan komunikasi intensif dengan semua pihak terkait agar keputusan yang diambil dapat membantu mendorong kesejahteraan pekerja tanpa merusak struktur ekonomi daerah atau membebani dunia usaha secara berlebihan.
Pramono Anung sendiri berharap proses pembahasan yang sedang berlangsung dapat diselesaikan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil sebelum batas waktu nasional, yakni 24 Desember 2025, yang menjadi tenggat akhir penetapan UMP di seluruh provinsi Indonesia.
Finalisasi UMP 2026 merupakan momentum penting bagi pekerja dan dunia usaha. Dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta yang tidak hanya menyusun angka upah minimum tetapi juga menyiapkan tiga insentif tambahan untuk buruh, harapan bagi peningkatan kesejahteraan pekerja semakin besar. Termasuk tambahan akses transportasi gratis, insentif kesehatan, dan kebutuhan air minum yang lebih murah — langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum kini semakin melihat aspek kesejahteraan secara menyeluruh.